Silvame.com, Jakarta- Syaiful Huda, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, menyatakan bahwa Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan menentukan calon wakil presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) di masa depan. Huda menyebut bahwa mandat dari muktamar PKB adalah agar Cak Imin maju dalam Pilpres 2024. “Saya telah menghadiri berbagai pertemuan dalam siklus ini, dan pernyataan dari Pak Prabowo masih tetap sama. Jadi, sepenuhnya tergantung pada Gus Muhaimin untuk menentukan calon wakil presiden. Apakah akan dipilih sendiri atau diberikan kepada orang lain, yang pasti Gus Muhaimin telah memperoleh mandat dari PKB hasil muktamar bahwa beliau harus maju,” kata Huda di kediaman dinas Cak Imin di Widya Chandra, pada Minggu (9/7/2023).
Huda kemudian memberikan tanggapan mengenai kemungkinan Golkar dan PAN bergabung untuk mendukung Prabowo. Menurutnya, masih ada pembagian kekuasaan lainnya, salah satunya terkait posisi dalam kabinet.
“Tentu saja, masih banyak pembagian kekuasaan dalam kabinet atau di tempat lain,” ujar Huda.
“Setiap partai tentu ingin mendorong kader-kader mereka atau mendorong kader dari partai lain, itu wajar. Tetapi, mau tidak mau kita harus melakukan kompromi berdasarkan kondisi objektif. Kondisi objektifnya adalah PKB dan Gerindra, di mana sosok Prabowo-Gus Muhaimin telah lebih dulu hadir,” lanjutnya.
Huda juga menyinggung tentang kurangnya dukungan bagi Prabowo di Jawa Timur. Menurutnya, sosok Cak Imin dapat melengkapi kekurangan tersebut, terutama dalam basis Nahdlatul Ulama.
“Pak Prabowo sebelumnya kalah dalam konfigurasi Pilpres di Jawa Timur, di mana NU menjadi basisnya, dan sebagian di Jawa Tengah. Kebetulan, basis politik Gus Imin terletak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka merupakan pasangan yang solid, dengan sosok Prabowo, Cak Imin hanya perlu ditempatkan,” ujar Huda.
“Misalnya, jika Golkar dan PAN ingin mendukung siapa, dari kedua partai tersebut, saya rasa jelas siapa yang objektif harus maju,” tambahnya menjawab kemungkinan PAN-Golkar bergabung dengan KKIR.
Huda menyatakan bahwa partai-partai yang akan bergabung dengan PKB dan Gerindra tidak perlu khawatir meskipun tidak mendapatkan posisi cawapres. Ia menjamin bahwa jika ada kesepakatan, akan ada posisi di kabinet yang ditawarkan.
“Tentu saja, jika mereka sudah memiliki kepastian untuk bergabung, kami akan menyampaikan pembagian kekuasaan tersebut. Mengenai masalah draft kabinet, mereka belum memutuskan apakah mereka akan bergabung atau tidak. Mereka masih mempertimbangkan, apakah akan bergabung dengan poros yang sudah ada atau dengan kami. Prinsip PKB adalah bahwa dalam Pilpres harus ada lebih dari 3 pasangan calon,” pungkasnya.
