Silvame.com, Jakarta- Wali Kota Medan, Bobby Nasution, tetap teguh mendukung keputusan polisi untuk menembak mati pelaku begal meskipun mendapat kritik dari beberapa pihak. Bobby meyakini bahwa pendiriannya tersebut adalah langkah yang tepat.
Pada awalnya, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memberikan apresiasi kepada personel Polrestabes Medan yang berhasil menembak mati seorang perampok bersenjata di kota tersebut. Bobby berpendapat bahwa tindakan tersebut sudah tepat mengingat maraknya kasus begal dan kejahatan lainnya di Medan.
“Dalam Kota Medan, tidak ada tempat bagi begal dan pelaku kejahatan lainnya. Tindakan tegas aparat keamanan merupakan langkah yang sesuai karena kita menginginkan ketenangan dan keamanan di Medan,” ungkap Bobby Nasution dalam pernyataannya pada Selasa (11/7/2023).
Bobby juga memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda. Ia berharap tindakan tegas tersebut dapat membuat para pelaku begal merasa jera.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kapolrestabes Medan dan seluruh jajarannya. Saya berharap ketegasan petugas dapat membuat para pelaku begal sadar dan tidak mengulangi perbuatannya,” tambahnya.
Namun, Koordinator Kontras Sumut, Rahmat Muhammad, mengatakan bahwa polisi tidak boleh sembarangan menembak mati pelaku begal. Menurutnya, hal tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
“Pernyataan yang disampaikan oleh Bobby seolah-olah adalah penegakan hukum yang sembarangan atau pembunuhan di luar prosedur hukum, atau biasa disebut extrajudicial killing,” ungkap Rahmat Muhammad dalam keterangannya pada Rabu (12/7/2023).
Pernyataan Bobby dinilai oleh KontraS Sumut sebagai tindakan yang terkesan kalap menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Medan. KontraS Sumut menyatakan bahwa Bobby gagal dalam melakukan upaya preventif.
“Pernyataan Bobby terkesan kalap menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kota Medan. Kota Medan seperti ‘Gotham City’ dengan banyaknya kasus pencurian, begal, geng motor, narkoba, pembunuhan, dan lainnya. Saya kira ini terjadi karena Pemerintah Kota Medan gagal dalam melakukan pencegahan atau upaya preventif,” jelas Rahmat Muhammad.
Rahmat juga mengingatkan bahwa kepolisian bukanlah alat kekuasaan dan tidak perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bobby. Kepolisian merupakan aparat hukum dan keamanan yang wajib bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan penggunaan kekuatan, Polri telah memiliki mekanisme yang diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 (Perkap 1/2009) tentang Penggunaan Kekuatan.
Rahmat menambahkan bahwa pernyataan Bobby yang mendukung penembakan mati seolah-olah membuat kepolisian terjebak dalam posisi yang salah. Sebagai institusi, kepolisian sudah memiliki banyak aturan terkait penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam kasus penembakan.
“Pernyataan Bobby seolah-olah menjerumuskan kepolisian pada posisi yang salah. Kepolisian telah memiliki berbagai aturan terkait penerapan prinsip HAM dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus penembakan. Kita harus menghindari situasi di mana tindakan penembakan terhadap pelaku kejahatan justru membuat kepolisian dianggap melanggar HAM,” tegas Rahmat Muhammad.
