Silvame.com, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan baik. Meskipun jumlah OTT KPK menurun, Luhut mengakui bahwa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK sudah berjalan dengan lebih baik.
“Seharusnya begitu, mengapa kita terlalu sering memamerkan OTT dan hanya berbangga dengan itu,” kata Luhut saat berbicara dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada hari Selasa, 18 Juli 2023.
Luhut menyatakan bahwa OTT yang dilakukan oleh KPK kemungkinan hanya menargetkan transaksi dengan nilai antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Namun, langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh KPK berhasil menghemat triliunan rupiah uang negara.
Dia juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa KPK di bawah kepemimpinan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, telah bekerja dengan baik. “Presiden Joko Widodo, saya memberitahukan bahwa Pahala dan Firli telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, patut diacungi jempol,” katanya.
Menurut Luhut, penurunan jumlah penindakan oleh KPK sebenarnya terjadi karena kinerja pencegahan yang semakin efektif. Dia berharap bahwa tidak perlu lagi ada OTT, dan KPK harus fokus pada perbaikan upaya pencegahan korupsi. “Lebih baik jika tidak ada OTT, tetapi pencegahan yang lebih baik,” katanya.
Luhut menjelaskan bahwa meskipun jumlah penindakan oleh KPK menurun, sektor pencegahan korupsi KPK justru mengalami peningkatan. Dia mengklaim bahwa kinerja pencegahan KPK dapat dilihat dari penghematan dan peningkatan penerimaan pajak sebesar 47 persen. Dia juga menyebutkan bahwa penerimaan negara dari sektor lain, seperti kelapa sawit, juga meningkat berkat upaya pencegahan KPK. “KPK telah melakukan audit terhadap semuanya, bayangkan berapa ratus triliun yang telah dihemat,” ujarnya.
Sejauh ini, kinerja penindakan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sering dikritik karena jumlah penindakan kasus korupsi yang menurun. Pada tahun 2022, KPK hanya melakukan 10 kali OTT, sementara pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo pada tahun 2019, KPK melakukan 21 kali OTT.
Namun, penurunan jumlah penindakan oleh KPK ini juga berkaitan dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Menurut survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan April 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada pada angka 64 persen, sedangkan pada bulan Februari 2023, angkanya mencapai 68 persen.
Luhut meminta masyarakat untuk melihat kinerja KPK secara lebih menyeluruh. Dia menjelaskan bahwa KPK memiliki tiga fungsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurutnya, selama ini banyak orang yang terlalu fokus pada fungsi penindakan. Oleh karena itu, jika jumlah penindakan oleh KPK menurun, KPK dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. “Kita tidak boleh hanya senang dengan drama penindakan, menurut saya itu tidak benar,” tegasnya.
