Silvame.com, Jakarta- Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan seruan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar agar tidak ragu untuk melakukan pergantian ketua umum partai, Airlangga Hartarto, yang telah lama menjabat dengan lambang pohon beringin.
Dalam pernyataannya di Hotel Sultan, Kamis (27/7), Idrus Marham menyatakan bahwa para kader Partai Golkar harus menyadari adanya banyak kasus yang baru-baru ini dikaitkan dengan Airlangga.
“DPD I tidak perlu merasa takut untuk mengganti ketua umumnya. Yang terpenting, kita harus sadar bahwa ada kasus-kasus yang terkait dengan ketum,” ujarnya.
Idrus menekankan pentingnya para anggota DPD I Partai Golkar untuk mempertimbangkan dampak dari kasus-kasus yang melibatkan Airlangga terhadap partai.
“Pertanyaannya, apakah hal ini akan memberatkan partai atau tidak. Kita harus bersama-sama menyadari dan menentukan langkah yang tepat. Jika memang memberatkan, mari bersama-sama memutuskan langkah terbaik,” tuturnya.
Dia mengusulkan langkah yang harus diambil adalah untuk membebaskan Partai Golkar dari hal-hal yang dapat membahayakan partai, seperti kasus-kasus yang terkait dengan Airlangga.
“Seharusnya itu menjadi cara berpikir kita, bukan karena terpaksa. Apalagi, kita sebagai kader tidak boleh takut untuk memperjuangkan kebenaran,” tambahnya.
Idrus juga menegaskan bahwa para kader Partai Golkar tidak perlu takut akan dipecat jika mereka berpegang pada ideologi dan konsep partai.
“Kita tak perlu takut akan dipecat. Kita punya dasar ideologi dan konsep yang kuat. Kenapa harus sulit-sulit? Ini adalah persoalan yang harus dihadapi. Kita juga tidak boleh menyaksikan informasi yang tidak benar beredar di DPD 1 dan 2,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Idrus menyatakan kekhawatiran bahwa Partai Golkar dapat ditolak oleh berbagai pihak jika Airlangga diproses oleh lembaga hukum.
“Jika kasus ini terus diproses, akan ada perlawanan politik selama tahun ini. Tentu saja, ini akan sulit bagi Golkar. Jika kesadaran ini tidak ada, maka jangan harap Partai Golkar bisa maju dan menang di masa depan,” pernyataan tegas Idrus.
Sebagai informasi, Idrus Marham baru-baru ini menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman dua tahun penjara terkait kasus korupsi proyek PLTU Riau-1 pada akhir tahun 2020. Kasus ini juga menyebabkan dia mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial di Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan diadakan oleh partainya.
“Golkar tidak akan mengadakan Munaslub,” tegas Airlangga di Hotel Grand Sheraton, Jakarta Selatan, pada Rabu (26/7).
Pernyataan tersebut merespons pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono, juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Bahlil tersebut dengan menegaskan bahwa pencalonan ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Munas yang akan diadakan pada akhir tahun 2024. Golkar tidak akan menggelar Munaslub seiring dengan rumor yang beredar belakangan ini.
“Silakan untuk berpartisipasi dalam Munas yang akan datang pada akhir tahun 2024. Tidak akan ada Munaslub,” tegas Dave saat dihubungi pada Selasa (25/7).
Sebelumnya, beberapa kader senior Partai Golkar telah mendorong pergantian ketua umum melalui Munaslub, dengan pertimbangan rendahnya elektabilitas Airlangga serta ketidakmampuannya dalam menggenjot popularitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024. Dewan Pakar Golkar pun telah memberikan tiga rekomendasi kepada Airlangga pada 10 Juli lalu, yang mencakup keharusan untuk menggelar deklarasi capres dan cawapres pada Agustus 2023 paling lambat, membentuk poros baru di Pilpres 2024 di luar poros KIB, serta menggelar program “Airlangga Menyapa Rakyat” di seluruh wilayah Indonesia.
Beberapa nama seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Soesatyo, telah didorong oleh beberapa kader Golkar sebagai calon pengganti Airlangga jika benar-benar terjadi Munaslub. Luhut sendiri menyatakan kesiapannya untuk menjadi ketua umum jika mendapatkan dukungan dari banyak kader Partai Golkar.
