Silvame.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR, Abdul Muhaimin Iskandar, menyoroti perlunya peningkatan Dana Desa. Mengingat banyaknya kebutuhan di berbagai sektor desa, seperti kesehatan dan infrastruktur, termasuk penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Dana Desa harus ditambah, kalau pembangunan mau efektif dan bebas korupsi, satu-satunya cara adalah Dana Desa diperbesar,” kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023).
“Penambahan minimal sebesar 5 miliar rupiah diperlukan untuk mengatasi masalah seperti stunting dan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Dia menjelaskan bahwa peningkatan Dana Desa sebesar 5 miliar rupiah akan meningkatkan kemampuan posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk desa agar mereka sehat dan sejahtera. Dengan demikian, angka stunting dapat dikurangi dan ditargetkan mencapai nol persen pada tahun 2030.
Lebih lanjut, jika Dana Desa diperbesar menjadi 5 miliar rupiah per desa per tahun, dalam periode 2024-2029 (selama 5 tahun), desa-desa di Indonesia diproyeksikan akan menjadi maju dan mandiri. Tidak akan ada lagi desa tertinggal atau sangat tertinggal, sehingga jumlah desa mandiri akan meningkat menjadi 55 ribu desa, sementara sisanya akan menjadi desa maju.
“Jika pemerintah ingin mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 dan nol persen stunting pada tahun 2030, maka prasyaratnya desa harus menjadi Pusat Pembangunan Nasional,” tuturnya.
Kunjungannya ke Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, merupakan kesempatan bagi Gus Muhaimin untuk menekankan pentingnya peran desa dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Ia mencontohkan inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa yang perlu dikembangkan sebagai platform desa dalam penanganan stunting.
Selain itu, diperlukan konsolidasi program dan pendanaan di berbagai program yang ada di Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kapasitas desa.
“Program ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu pemberantasan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesejahteraan warga desa,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin menyebut bahwa APBN 2023 mengalokasikan dana untuk ketahanan pangan sebesar lebih dari 100 triliun rupiah, perlindungan sosial sebesar 476 triliun rupiah, dan subsidi ketahanan energi sebesar 341 triliun rupiah yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
“Jika direlokasi dan dimaksimalkan maka Dana Desa bisa ditambah menjadi Rp 5 Miliar setiap desa,” ujarnya.
Dalam kunjungannya tersebut, hadir pula anggota Komisi IX Hj. Nur Nudlifah, Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen PDP Kemendes Teguh Hadi Sulistiono, kepala desa, perwakilan kader posyandu, bidan desa, perwakilan KPM, tokoh masyarakat, dan pendamping desa.
