Scroll untuk baca artikel
BeritaPolitik

Jejak Kontroversial Effendi Simbolon, Dari Pernyataan ‘Nahkoda RI’ hingga Keharuan KSAD

×

Jejak Kontroversial Effendi Simbolon, Dari Pernyataan ‘Nahkoda RI’ hingga Keharuan KSAD

Sebarkan artikel ini
Jejak Kontroversial Effendi Simbolon, Dari Pernyataan 'Nahkoda RI' hingga Keharuan KSAD
Jejak Kontroversial Effendi Simbolon, Dari Pernyataan 'Nahkoda RI' hingga Keharuan KSAD

Silvame.com, Jakarta- Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon, tengah menjadi pusat perhatian setelah mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memimpin Indonesia. Pernyataan kontroversial ini diucapkan oleh Effendi saat mengundang Prabowo dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023). Dampak dari pernyataan ini membuat DPP PDI-P segera memanggil Effendi untuk memberikan klarifikasi mengenai apa yang telah disampaikannya. Sebelum kasus ini, Effendi juga pernah menarik perhatian publik melalui beberapa kontroversi yang mencuat, antara lain:

  1. Memancing Kemarahan KSAD 

    Effendi sebelumnya telah memicu kemarahan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Effendi yang menyinggung perselisihan antara Panglima TNI saat itu, Jenderal Andika Perkasa, dengan Dudung. Kejadian tersebut terungkap saat Effendi berbicara dalam rapat pembahasan anggaran antara Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI pada 5 September 2022. Effendi merasa geram karena menemukan banyak ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI. Dia juga menyoroti ketidakhadiran beberapa pihak dalam rapat tersebut, termasuk Dudung. Effendi menyatakan keinginannya untuk mengadakan rapat khusus yang melibatkan seluruh petinggi TNI, termasuk Dudung. Ia berpendapat bahwa terdapat banyak temuan disharmoni dan ketidakpatuhan di dalam tubuh TNI, yang menjadikannya seperti gerombolan atau organisasi masyarakat yang tidak taat.

Beberapa hari setelah rapat tersebut, beredarlah sebuah video yang menunjukkan Dudung marah dan memerintahkan para prajuritnya untuk mengecam Effendi. Dalam video tersebut yang berdurasi 2,45 menit, Dudung meminta agar jajarannya tidak diam saja dan merespons pernyataan Effendi. Dudung mengungkapkan ketidakpuasannya dengan pernyataan Effendi yang menurutnya telah mencemarkan harga diri dan kehormatan mereka. Dudung juga meminta agar para perwira TNI ikut merespons pernyataan tersebut, karena ia telah menerima informasi bahwa para prajuritnya di tingkat bawah, seperti di grup tamtama dan bintara, juga merasa tidak puas dengan pernyataan Effendi. Dudung mempertanyakan mengapa para perwira TNI terlihat santai dan tidak bertindak, serta apakah mereka takut kehilangan jabatannya atau alasan lain.

  1. Prabowo Cocok Memimpin RI

    Dalam acara PSBI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu, Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo. Effendi menjelaskan bahwa Prabowo diundang sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan bukan sebagai calon presiden, karena PSBI merupakan komunitas warga Simbolon yang memberikan dukungan dalam bidang pertahanan negara. Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika beliau menjadi “nakhoda”. Effendi ingin mengetahui pandangan Prabowo secara jujur mengenai kepemimpinan dan peran yang akan diemban jika beliau menjadi pemimpin Indonesia.

Namun, Effendi tidak menjelaskan secara rinci arti dari kata “nakhoda” tersebut. Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan sikap pribadi Effendi dengan PDI-P, karena sebelumnya PDI-P telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Setelah pernyataan tersebut, Effendi segera dipanggil oleh DPP PDI-P pada hari Senin. Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya akan menentukan apakah akan memberikan sanksi terhadap Effendi dalam rapat DPP selanjutnya. Namun, Hasto tidak merinci kapan rapat DPP tersebut akan dilakukan. Ia hanya menjelaskan bahwa DPP PDI-P memiliki prosedur yang harus dilalui sebelum mengambil keputusan. Hasto menambahkan bahwa dalam kasus ini, proses klarifikasi akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian akan dibahas dalam rapat DPP partai.

Setelah memberikan klarifikasi, Simbolon menyatakan dengan tegas bahwa ia tetap mendukung Ganjar Pranowo.