Silvame.com, Jakarta – Berdalih demi kepentingan bangsa dan negara, Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan dirinya akan cawe-cawe dalam konteks pemilihan pemimpin nasional mendatang, agar dapat melanjutkan kebiakan-kebijakan strateginya. Pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe itu dinilai tidak pas dan berlebihan.
Dulu membantah, kini Presiden Jokowi blak-blakan mengaku akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024 mendatang, dengan dalih memastikan perekonomian negara berjalan baik.
Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu sejumlah pimpinan media massa dan content creator di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Presiden Jokowi bahkan disebut mengatakan lebih dari tujuh kali kata cawe-cawe dengan alasan untuk kepentingan negara. Namun, petinggi PDI Perjuangan yakin Jokowi tidak akan mencampuri urusan penetapan capres.
“Cawe-cawe dalam bahasa jawa itu ada kepatutannya. Tidak boleh cawe-cawe itu kemudian mengintervensi itu Tidak boleh. Pasti Pak Jokowi tidak (intervensi). Kalau nanti ikut campur dalam penetapan capres-cawapres itu urusan partai, tapi setelah itu Pak Jokowi punya pasukan musra,” ujar Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto.
Elite Partai Demokrat menyatakan, alasan cawe-cawe endorse calon presiden untuk kepentingan bangsa adalah berlebihan dan bisa menjadi preseden buruk. Apa jadinya jika langkah itu juga dicontoh oleh lembaga pemerintah dan lembaga hukum.
Sementara itu, alih-alih cawe-cawe pilpres, petinggi Partai Keadilan Sejahtera menyarankan Jokowi untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil.
“Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya. Biarkan para para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2, 3 pasang. Biarkan ngalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya, pak Jokowi fokus saja untuk khusnul khotimah,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Belum genap satu bulan lalu, dihadapan publik, Jokowi pernah membantah tidak akan cawe-cawe soal calon presiden, usai mengumpulkan enam Ketua Umum Partai di Istana Kepresidenen. Rekam jejak pernyataan Jokowi itu dinilai sebagai bukti tidak sejalannya perkataan dan perbuatan Jokowi alias tidak konsisten.
“Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai,” ujar Jokowi.
“Sekarang dia bilang oke demi bangsa dia (Jokowi) harus cawe-cawe. Presiden harus kita ingatkan bahwa tidak begitu caranya. Anda hanya bisa kut cawe-cawe dan menempatkan bangsa di atas segalanya pada saat bangsa itu berada dalam keadaan gonjang-ganjing. Stabilitas ekonomi dan segala macam betul urusan pemerintahan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan capres,” ujar pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.
Politik cawe-cawe ala Presiden Jokowi di ujung masa jabatannya, direspons negatif oleh warganet. Berdasarkan survei continuum Indef, 92 persen warganet mengeluhkan tindakan cawe-cawe Pesiden Jokowi yang memanggil enam ketua umum partai politik ke Istana, kecuali Partai NasDem awal Mei lalu.
Hanya 8 persen warganet yang menyebut ikut campur Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres itu sesuai dengan arah kemajuan bangsa.
